Ribuan Relawan Ingin Datangi Pelantikan Presiden Jokowi

Bojonegoro Post ~ Jakarta - Relawan Joko Widodo berencana akan mendatangi Gedung DPR RI Saat acara pelantikan presiden Pada 20 oktober 2014,Menurut Ketua DPR Setya Novanto Mengaku belum mendengar soal ribuan relawan Jokowi Yang akan mendatangi Gedung DPR.

"Saya Belum Mendengar" Kata Novanto di Gedung DPR,Jakarta, (Jum'at 10/10/2014).Sementara itu ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa Menilai aksi relawan Jokowi yang akan mendatangi gedung DPR nanti malah membuat warga khawatir,saat pelantikan berlangsung.

"Kan jadi malah takut orang DPR mau mau datang kan? Jadi intinya janganlah jadi di bikin takut-takut.Santai-santai saja TOH pasti sudah akan di lantik kan? Jadi jangan ada saling ancam begini" Kata Desmon,seperti yang di lansir tribunnews.com

Sebelumnya Relawan Joko Widodo berencana akan berkumpul di luar Gedung DPR saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2014 nanti,Jokowi nantinya akan di arak sampai ke Monumen Nasional ( MONAS ).
.Disana telah di persiapkan Panggung hiburan yang akan di isi SLANK.

Batik Sekar Jati Bojonegoro Resmi Jadi Seragam Konferensi Anak Indonesia

Bojonegoro Post  – Sekitar 36 anak-anak hebat dari penjuru nusantara direncanakan bakal menghadap Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada akhir Oktober 2014 ini, mereka adalah generasi bangsa yang terpilih melalui seleksi ketat untuk mengikuti rangkaian kegiatan Konferensi Anak Indonesia. Yang berbeda pada tahun ini, tingkah ceria, sehat dan cerdas mereka bakal lebih beraroma kedaerahan, dan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu daerah yang bakal menghantarkan kegiatan mereka selama seminggu di Jakarta tersebut.

Memang, pada tahun ini Bojonegoro tidak ada perwakilan anak, namun batik Jonegoroan bakal menjadi seragam resmi seluruh peserta Konferensi Anak Indonesia 2014.  Batik Jonegoroan sendiri, merupakan salah satu ikon Bojonegoro, yang mulai dikenal sejak pada tahun 2009 lalu.

Motifnya yang unik dan bisa langsung dikenali oleh siapapun yang melihatnya membuat batik Jonegoroan memiliki nilai tambah di mata nasional. Hal ini berkat kerja keras TP PKK Kabupaten Bojonegoro yang getol mempromosikan batik Jonegoroan ke pentas Nasional. Selain TP PKK, pihak lain yang ikut andil membawa budaya Bojonegoro ke pentas nasional ini adalah Griya Batik Jonegoroan, salah satu rumah produksi batik khas Jonegoroan. Menurut Nanik Lusetyawati, isteri pimpinan Griya Batik Jonegoroan yang berpusat di kawasan Jalan Teuku Umar, Kota Bojonegoro, saat ini seluruh persiapan keberangkatan ‘kontingen’ Bojonegoro sudah matang.

“Kami menyiapkan kain batik sepanjang 50 meter yang bermotif daun jati untuk seragam peserta konferensi,” kata Nanik yang kebetulan juga seorang pengurus TP PKK Bojonegoro. Selain sebagai seragam yang akan digunakan, Nanik mengatakan bahwa batik-batik khas Bojonegoro ini juga akan diserahkan sebagai suvenir untuk sejumlah menteri yang akan hadir dalam acara tersebut. Suvenir tersebut berupa selendang batik yang akan dikalungkan oleh peserta konferensi kepada sejumlah tamu undangan, termasuk para menteri dan pejabat negara.

“Sudah dimodifikasi agar menjadi suguhan yang menarik,” terangnya.

Konferensi Anak Indonesia sendiri, setiap tahunnya mengusung tema yang berbeda, pada tahun 2011 lalu Bupati Bojonegoro, Suyoto, juga pernah diundang sebagai pembicara utama. Sementara itu, sebanyak dua kali anak Bojonegoro pernah terpilih sebagai salah satu peserta konferensi, hal ini membuktikan bahwa anak-anak Bojonegoro termasuk generasi muda yang kualitasnya diakui di pentas nasional.

Pada tahun ini, Konferensi Anak Indonesia mengusung tema “Aksi Kecil Hidup Bersih”. Dimana dalam rangkaian kegiatannya, anak-anak terpilih tersebut bakal membuat rumusan melalui karya tulis dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting, diantaranya adalah Tjahja Basuki Purnama (Ahok) selaku Gubernur DKI Jakarta.

Sumber : Kanalbojonegoro.com

Lewat Twitter SBY Bantah Enggan Bertemu Dengan Ketum PDIP Megawati

Bojonegoro Post - Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Ata kerp di panggil dengan sebutan Presiden SBY membantah kabar yang menyatakan bahwa beliau tidak mau bertemu dengan Megawati Soekarnoputri Ketua umum Partai Demokrasi  Perjuangan Indonesia (PDIP)

"Benar 10 tahun ini saya berupaya untuk bisa bersilaturahim & Jalin komunikasi kembali dengan ibu Megawati,Tetapi Allah belum mengijinkan" kicuanya di twitter dengan akun @SBYudhoyono (Minggu/5/10/2014).

Presiden SBY menyayangkan seolah olah ada pihak yang menganggap dirinya menutup diri terhadap komunikasi dan silaturhaim dengan Megawati,

"Pada hari mulia ini,Izinkan sy menjawab perbincangan ttg niat sy bertemu Ketum PDIP ibu Megawati,Di sertai rasa hormat sy pd beliau " Ucapnya lagi "Almarhum Bapak Taufik Kiemas,Sampai akhir hayatnya,juga ingin kami berdua bisa menjalinkomunikasi lagi demi Kebaikan Bangsa"  (BP)

Warga Kota Madiun Doa Bersama Kenang Korban PKI

Bojonegoro Post ~ Madiun (Antara Jatim) - Sejumlah warga Kabupaten Madiun dan perwakilan pemerintah daerah setempat, Selasa, menggelar doa bersama di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kabupaten Madiun, Jatim, untuk mengenang korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengancam NKRI.

"Doa bersama tersebut untuk mendoakan arwah para korban pemberontakan PKI yang pernah berkuasa di wilayah Madiun pada tahun 1948. Para korban tersebut dikubur di dalam sumur di Desa Kresek, Kecamatan Wungu," ujar Tokoh masyarakat desa setempat, Arjo Tohir, kepada wartawan.

Doa bersama tersebut juga sebagai bentuk ucapan syukur karena ideologi Pancasila masih bertahan dan dianut oleh Bangsa Indonesia hingga saat ini.

Selain menggelar doa bersama, para warga Kabupaten Madiun juga mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang, sebagai simbol berkabung atas peristiwa tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Agus Budi Wahyono yang mewakili Pemkab Madiun mengatakan, doa bersama tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober.

"Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, telah dilakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya doa bersama untuk mengenang para korban PKI dan upacara bendera di Monumen Kresek tepat pada hari Kesatian Pancasila," ujar Agus Budi Wahyono.

Menurut dia, dengan doa bersama dan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, akan mengingatkan kepada seluruh warga negara akan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Diharapkan, masyarakat Indonesia terutama generasi muda tetap mewaspadai paham komunis yang dapat mengancam keutuhan NKRI," tambah Agus.

Sementara, upacara peringatan Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan NKRI dari idelogi komunis akan digelar di monumen setempat pada Rabu (1/10). Setiap tahun, Monumen Kresek selalu dipilih oleh pemerintah kabupaten setempat sebagai tempat untuk memperingatinya karena nilai sejarahnya.

Di lokasi tersebut terdapat peninggalan sejarah, yakni bekas sumur yang digunakan untuk membuang jasad para korban keganasan PKI Madiun. Di sumur tersebut saat ini telah dibangun monumen sebagai peringatan.

Bawaslu Diusulkan Berfungsi Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bojonegoro Post ~ JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta pemerintah baru mentransformasikan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

"Artinya fungsi Bawaslu tak hanya bertugas mengawasi dan menerima laporan. Tapi kita ingin mentransformasikan hal itu menjadi lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa pemilu," ujar Titi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Menurutnya, transformasi itu dilakukan karena peran masyarakat jauh lebih aktif untuk sekedar mengawasi pemilu. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu lebih fokus menangani proses pelaksanaan pemilu sebelum dan sesudahnya.

"DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu) itu lebih menangani kode etik penyelenggaraan pemilu, beda dengan badan penyelesaian sengketa pemilu. Kalau Badan Penyelesaian sengketa pemilu lebih ke pelanggaran administrasinya," tutur Titi.

Pelanggaran administratif seperti masalah jumlah pemilih, surat suara, proses penghitungan surat suara dan lainnya. Sedangkan jika ada pelanggaran menyangkut pelanggaran hukum bisa langsung dilaporkan ke kepolisian. Sementara pelanggaran kode etik penyelenggaranya ke DKPP.

"Nah, jika ada pelanggaran seperti money politic atau pelanggaran hukum lainnya, bisa dilaporkan langsung ke polisi. Sehingga prosesnya cepat diselesaikan, tanpa perlu memakan waktu dengan proses yang panjang." tandasnya.

Mahfud MD :: Hukum Konservatif Bikin Saling Sandera

Bojonegoro Post ~ JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai telah muncul hukum konservatif di Indonesia. Kemunculan itu ditandai dengan tiga hal. Ia menyebut pembuatan hukum itu didominasi para elit dengan tukar menukar kepentingan.

"Dilakukan sepihak dipaksakan oleh elit namun seakan-akan sudah dikomunikasikan kepada rakyat padahal sebenarnya putusan hukum itu kadangkala diputuskan di hotel-hotel lalu dirapatkan seakan membela rakyat padahal diantara mereka saling bertemu," kata Mahfud dalam diskusi buku "Indonesia Gawat Darurat" di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).Seperti di lansir Tribunnews,com

Ciri lainnya, kata Mahfud, hukum konservatif penegakannya tidak pernah bagus. Ia menuturkan penegakan hukum saling tersandera satu sama lain.
Sedangkan ciri terakhir, Mahfud mengatakan hukum tersebut memberikan banyak peluang untuk ditafsirkan secara sepihak. "Hukum sudah jelas begitu, elit politik mengatakan begini, bertempur. Lalu Siapa yang paing menentukan dalam mozaik politik itu yang kemudian menentukan hukum," ujar Mahfud.
Ia lalu menjelaskan alasan hukum tersebut dapat terjadi di Indonesia. Padahal, negara yang berubah dari otoriter menuju demokratis seharusnya menggunakan hukum responsif.

"Di indonesia kenapa sesudah reformasi hukum konservatif. Jawabannya Indonesia sejak reformasi dari otoriter orde baru jadi demokrasi,  tiba-tiba tiga atau empat tahun berbelok jadi oligarki. Kita melihat politik kkita oligarkis sehingga jadi hukum konservatif," tutur Mahfud.

Megawati Bantah PDI-P Tak Konsisten Wacana Kenaikan Harga BBM

Bojonegoro Post ~ Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal polemik wacana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Selain menolak partainya disebut sebagai oposisi, dia juga membantah PDI-P tak konsisten bila mendukung wacana kenaikan harga tersebut.

"Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu," tepis Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014). Kalau beban subsidi BBM memang masih bisa ditanggung, dia mengatakan, maka tidak perlu ada kenaikan harga BBM.Seperti yang di Kutip (Kompas.com Sabtu 30/8/2014)

Menurut Megawati, antrean warga untuk mendapatkan BBM subsidi ditambah pembatasan pasokan BBM  bersubsidi pada beberapa hari terakhir telah membuat kekacauan di masyarakat. Pada saat bersamaan, ada fakta bahwa terjadi defisit anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

"Ini yang harus diketahui, (harus dicari) bagaimana mencari pemasukannya. Bagaimana?" kata Megawati. "Realitasnya bagaimana, kenyataannya (bagaimana). (Rencana kenaikan harga) ini bukan hal sembarangan. Kami berhitung terus. Kalau bisa, (kenaikan harga) ditahan dan didiskusikan," tekan dia.

Sebagai pengampu pemerintahan mendatang, Megawati berujar, presiden terpilih Joko Widodo juga sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk membahas masalah rencana kenaikan harga BBM ini. Dia balik mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang menjalankan pemerintahan selama 10 tahun terakhir.

Bukan oposisi

Selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, Megawati melanjutkan, PDI-P bukan berarti mengambil sikap oposisi. "Kalian mesti tahu konstitusi. Tidak ada oposisi (di Indonesia). Kami berada di luar kabinet. Kami bersikap, tidak pernah oposisi," papar dia.

Sebagai bukti bahwa partainya hanya mengambil posisi politik berada di luar kabinet, Megawati menyebutkan kehadiran calon yang diusung PDI-P dalam beragam pemilu kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Menyusul munculnya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, PDI-P terkena getah karena dianggap tak konsisten dengan penolakannya atas rencana serupa selama 10 tahun terakhir.

Wacana kenaikan harga BBM kali ini muncul setelah kuota BBM bersubsidi sesuai alokasi subsidi dalam APBN-P 2014 diperkirakan tak akan cukup hingga akhir tahun.

Kenaikan harga merupakan salah satu opsi yang tersedia untuk masalah ini agar beban subsidi di APBN tidak bertambah lagi. Pilihan lain adalah mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, atau mendongkrak pendapatan negara sehingga lonjakan subsidi bisa tertutupi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa ia hingga saat ini belum dapat memutuskan pilihan kebijakan terkait BBM dan subsidi. "Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik," kata dia.

Relawan Jokowi Di Usir Dari Rumah Transisi Jasa Tak Lagi Di Hargai

Bojonegoro Post ~ Rombongan relawan yang mendatangi Jokowi di Rumah Transisi untuk menagih janji Gubernur DKI Jakarta itu terkait pekerjaan yang dijanjikan harus menelan pil pahit karena Calon Presiden yang dulu diusungnya tak mudah lagi ditemui,(spektanews Senin (25/8).

Tak hanya sampai disitu, puluhan relawan itu juga harus menahan emosi sebab petugas keamanan Rumah Transisi yang berlokasi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat itu melarang mereka memasuki area tersebut.

Rombongan relawan dari kelompok Bara JP, Seknas Jokowi, Projo, dan lainnya yang telah lama menunggu dan kepanasan itu hanya diperbolehkan berdiri di luar Rumah Transisi. Andi Widjajanto, salah satu Deputi Rumah Transisi dan beberapa orang di Rumah Transisi terpaksa keluar untuk menghadapi para relawan yang ingin bertemu Jokowi.

Namun apes, Andi ternyata juga melarang para relawan memasuki area Rumah Transisi, apalagi berniat untuk bertemu Joko Widodo, alasannya, saat itu Jokowi sedang rapat. Andi dan beberapa orang di lokasi, malah bertindak tidak kooperatif dengan meminta para relawan untuk membubarkan diri dan kembali pulang.

Diperlakukan demikian rupa, para relawan tak terima. Mereka tetap bersikeras meminta kepastian lowongan pekerjaan yang dijanjikan. Akhirnya Andi dan rekan-rekannya berusaha menenangkan relawan dengan meminta mereka kembali lagi pada Rabu 27 Agustus 2014. Meski kecewa namun para relawan menurut untuk membubarkan diri.

"Kalau minggu ini tidak direspons, kita akan bergerak lagi," sungut Juru Bicara rombongan, Boni Hargens,

Relawan Jokowi :: Saling Mengecam Sesama Relawan

Bojonegoro Post ~ Salah satu sayap relawan Joko Widodo, Laskar Dewa Ruci, mengecam aksi 88 orang relawan yang Senin lalu (25/8) mendatangi kantor Transisi untuk menuntut pekerjaan resmi di Rumah Transisi.

Ketua Laskar Dewa Ruci DPD DKI Jakarta, Sahrianta Tarigan, mengatakan bahwa tugas relawan saat ini adalah mengawal pemerintahan baru, bukan untuk menagih pekerjaan.

“Tugas relawan itu bukan untuk menuntut pekerjaan, tetapi bagaimana mengawal sebuah pemerintahan baru,” ujar Sahrianta, Rabu (27/8).

Sahrianta juga menganggap gerombolan Boni Hargens tak mengerti aturan karena dinilai lancang mendatangi Rumah Transisi.

“Kantor transisi itu bukan tempat lowongan kerja!,” lanjutnya.

Sebelumnya, 88 relawan Jokowi menggeruduk Rumah Transisi untuk menuntut pekerjaan sesuai yang dijanjikan Joko Widodo. Namun upaya mereka untuk menuntut janji justru mendapat kecaman dari para relawan Jokowi yang lain.

Tim Prabowo-Hatta Akan Melaporkan Kerusuhan Demonstrasi Gugatan Pilpres

Bojonegoro Post ~ Bentrok antara pendukung Prabowo-Hatta dengan polisi pecah saat sidang putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait gugatan Pilpres digelar, Kamis (21/08/2014). Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburrahman, berencana melaporkan kerusuhan di bundaran patung kuda, Jakarta Pusat tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Habiburrahman, kepolisian harus menindak anggotanya yang melakukan kekerasan kepada beberapa pendemo.

“Terjadi penembakan dengan peluru,” kata Habiburrahman di Mabes Polri pada Senin (25/08/2014). Dia mengklaim memiliki foto kejadian tersebut. Menurut dia, ada peluru yang mengenai orang sehingga pipinya bolong dan terkena pelipis. “Saya ketemu langsung dengan korban tersebut,” katanya seperti dikutip Tempo.

Seperti diberitakan, demonstrasi para pendukung Prabowo-Hatta terjadi pada Kamis, 21 Agustus 2014. Ribuan pendukung memenuhi sekitar bundaran patung kuda dan bundaran Hotel Indonesia untuk mengawal sidang putusan pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: Bentrok pendukung Prabowo-Hatta dengan polisi, ini kronologinya)

Menurut Habiburrahman, mereka akan bekerja sama dengan Komnas Hak Asasi Manusia untuk menginvestigasi kerusuhan ini. Saat ini Habiburrahman masih mengumpulkan data korban di beberapa rumah sakit di Jakarta sehingga dirinya belum memastikan kapan akan melapor.

Menurut juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, tindakan yang dilakukan polisi kepada massa sudah sesuai aturan. Menurut Ronny, demonstrasi juga mengakibatkan dua perwira polisi mengalami luka pada bagian punggung akibat ditabrak mobil salah satu pendukung. “Tindakan memang harus diambil oleh polisi kepada situasi massa yang cenderung mengarah pada brutal dan anarkisme,” kata Ronny, Jumat pekan lalu.

Kemarahan SBY Atas Berita Wikileaks Australia

Bojonegoro Post ~ Cikeas: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.

"Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia," kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

Kepala Negara mengatakan penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh salah satu laman berita di Indonesia disebutkan ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.

"Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks pada berita 29 juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara," kata Presiden.

Ditambahkannya, perintah super untuk mencegah pelaporan kasus ini oleh siapa saja untuk cegah kerusakan hubungan dengan Australia. "Ada 17 individu."

Presiden merasa perlu untuk segera melakukan klarifikasi atas berita tersebut dan mengumpulkan sejumlah keterangan mengenai hal tersebut dari pejabat terkait.

"Berita seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati dan saya sendiri. Maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan," kata Presiden.

Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, Presiden SBY mendapatkan sejumlah penjelasan.

"Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Note Printing Australia (NPA) pada 1999. Organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia, yang dicetak adala 550 juta lembar dengan pecahan Rp100.000," kata Presiden.

Namun demikian, kata Presiden, kewenangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan Bank Indonesia.

"Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku. Sebenarnya baik Ibu Mega dan saya sendiri 1999 belum menjadi presiden. Poin saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden," tegasnya.

Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan mengenai informasi yang diberitakan Wikileaks, Presiden meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan apabila ada WNI yang diduga terlibat maka hendaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Atas penjelasan saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya meminta membuka dan mengungakap seterang mungkin, jangan ditutupi. Kalau ada elemen di Indonesia, saya minta tolong diungkap dan kemudian ditunjuk siapa orang itu, apa kasus dan pelanggaran hukumnya, kalau memang ada bekerjasama dengan KPK Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan,"jangan justru pemerintah Australia keluarkan kebijakan dan statement yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia misal mantan Presiden Megawati dan saya sendiri.  itu menimbulkan kecurigaan."

Presiden minta Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya tidak dicemarkan saya ingin dengar langsung dari Australia. "Jika ada WNI yang terlibat mari tegakkan hukum bersama Indonesia dan Australia adalah negara hukum. Indonesia saat ini tengah lakukan kampanye antikorupsi yang agresif.  Kalau memang Australia mengatakan, apa yang diberitakan Wikileas tidak benar, Australia harus berbicara karena kalau diam maka akan timbulkan spekulasi baru di Indonesia," kata Presiden.

Kepala Negara juga menyayangkan laman berita yang memuat berita dari Wikileaks tersebut tanpa klarifikasi dari pihaknya. (Antara)

Terbenam Quick Count, Terbitlah Real Count

Bojonegoro Post ~ Penetapan pemenang Pilpres 2014 kemungkinan dilakukan oleh Makhamah Konstitusi.

PILPRES 2014 memang luar biasa gaduh dan membingungkan! Usai pencoblosan 9 Juli, hasil hitung cepat (quick count) berseliweran di televisi dan media sosial. Sayangnya, beda! Gak kompak. Usai saling klaim menang versi quick count, kedua kubu (Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK) juga saling klaim menang versi real count.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla merilis data sementara real count Pemilu Presiden 2014. Dengan posisi data yang masuk 54 persen pada Kamis (10/7/2014) pukul 12.00 WIB, hasil real count sementara menunjukkan, pasangan Jokowi-JK unggul dengan 53,24 persen dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebesar 46,76 persen. (Kompas).

Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga merilis hasil real count sementara perolehan suara pemilu presiden (pilpres) 2014. Mereka mengklaim, pasangan capres nomor urut 1 memimpin dengan perolehan 51,67 persen suara. Real count ini berdasarkan hasil penghitungan resmi di setiap TPS yang kemudian dilaporkan oleh saksi Prabowo-Hatta. Sampai Kamis (10/7) pukul 18.20 WIB, laporan yang sudah masuk sekitar 60 persen.

"Sudah 82.975.065 suara yang masuk atau kurang lebih 60 persen. Pasangan nomor 1 mendapat 51,67 persen, pasangan nomor 2 48,33 persen," kata anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Taufik Ridho dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (10/7). (JPNN)

Wuih.....! Serunyaaaa!!!! Kebayang, betapa "pusing" KPU memutuskan hasil resmi jika sudah saling klaim begini. Sampai-sampai, situs ABC News Australia mengatakan "Indonesia mengalami Deadlock!". "Indonesia Deadlock: Court May Decide New President," tulis ABC News berdasarkan laporan kantor berita Associated Press (AP).

Disebutkan, kemungkinan pengadilan --Mahkamah Konsitusi (MK)-- yang akan menentukan siapa presiden terpilih.

"The election commission, which began tallying the votes, will produce the official results by July 22. But if either candidate refutes the outcome due to evidence of fraud or other voting irregularities, the case will go to the Constitutional Court. The judges have two weeks to make a ruling after receiving complaints."

KPK Akan Panggil Ketua Umum Partai PDIP Megawati Terkait Skandal BLBI

Bojonegoro Post ~ KPK menunjukkan langkah serius untuk menyelesaikan kasus BLBI yang telah merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah dengan memanggil mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Kepastian langkah KPK memanggil Ketua Umum PDI-P tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Jumat (11/7). Megawati akan diperiksa terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan saat dirinya sebagai Presiden RI.

Akibat SKL BLBI ini, negara mengalami kerugian triliunan rupiah. Dengan SKL tersebut, beberapa konglomerat hitam pengemplang BLBI berhasil melepaskan diri dari tanggungjawabnya menyelesaikan hutang BLBI.

Abraham menekankan bahwa pihaknya tidak akan kesulitan memanggil Megawati yang juga Ketua Umum PDI-P yang menjadi pengusung utama salah satu pasangan capres-cawapres ini.

“Kita sudah panggil JK, panggil Boediono di kasus lain, apalagi Mega dia kan sudah mantan (Presiden),” tekan Samad kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta (Jumat, 11/7).

Samad menerangkan pihaknya tak akan berhenti mendalami mega-skandal BLBI. Hari ini pimpinan komisi telah memanggil salah seorang Satgas KPK yang memegang penyelidikan kasus BLBI untuk segera melakukan gelar perkara alias ekspose, dan menetapkan siapa tersangka.

“Habis lebaran ekspose. Karena (penyelidikan) sudah lama, tadi saya panggil penyelidiknya untuk bilang itu,” tandas Abraham.

Terkait mega-skandal ini, KPK sudah memanggil beberapa saksi, baik diduga saksi pelaku maupun saksi ahli. Mereka yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (2001-2004), mantan Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan Rizal Ramli (2000-2001), mantan Menteri Keuangan Bambang Subiyanto (1998-1999), serta mantan Menko Perekonomian dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie (2001-2004).

Selain itu, KPK juga memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gde Putu Ary Suta dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Megawati, Laksamana Sukardi.

Terbaru, akhir Juni 2014, KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini MS Soewandi, mantan eksekutif Group Astra Internasional yang juga dikenal sebagai “orang dekat” Megawati.

Kunci Politik Luar Negeri Ala Prabowo Yang Kuat

Bojonegoro Post ~ Calon presiden (capres) nomor 1 Prabowo Subianto mempunyai kunci politik luar negeri yang kuat yakni dengan mengamankan kekayaan nasional.

"Politik luar negeri mau tidak mau kita bicara tentang tujuan kita bernegara, tentunya mencari keamanan bersama, tetapi kemudian yang lebih penting kita mencari kemakmuran bersama," tutur dia saat debat capres, di Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Menurut Prabowo, politik luar negeri mau tidak mau adalah cermin dari kondisi dalam negeri, namun tidak berarti kekuatan politik dalam negeri lemah.

"Karena itu saya terus menerus selalu bicara tentang bagaimana Indonesia mengamankan ketahanan nasional dan kekayaannya ini menjadi fundamental. Kita berada dalam geografis yang unik dan berada di dua samudera yang besar, banyak negara dalam kondisi aman saat ini tapi kita juga enggak boleh lengah terhadap kondisi yang sebenarnya," jelas dia.

Prabowo pun menegaskan, terlalu banyak kekayaan nasional yang diambil. Sehingga, ini menjadi kunci politik luar negeri yang kuat dengan mengamankan kekayaan nasional.

"Sandang, pangan, dan papan cukup, maka ketahanan akan kuat, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, kita tidak mungkin jadi negara terhormat kalau rakyat miskin. Saya harus membenahi masalah dalam negeri dan ekonomi harus kuat baru memperkuat semua sendi kekuatan nasional, intinya kita tidak ingin punya musuh," pungkasnya.

(okezone.com)

Terjatuh Di Sumur Sedalam 40 Meter Kristian Selamat

Bojonegoro Post ~ Kristian Hauteas (50), seorang pria paruh baya warga RT 011/RW 006, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, ditemukan selamat, setelah terjatuh dari sumur sedalam 40 meter.

Kepala Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) Kupang, Ketut Gede Ardana kepada Kompas.com, Jumat (27/6/2014) mengatakan, Kristian berhasil diselamatkan oleh tim dengan jumlah 22 personel. Tim bekerja dengan sarana pendukung berupa satu buah mobil, carry box dan truk serta dilengkapi palsar darat.

“Setelah menerima laporan dari seorang anggota Polsek Maulafa, yang bernama Brigadir Kepala (Bripka) Arif, bahwa pada pukul 10.00 Wita, seorang warga (Kristian Hauteas) jatuh ke dalam sumur, tim rescue lalu bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan tindakan penyelamatan,” kata Ardana.

Tim penyelamat, lanjut Ardana ,akhirnya berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan selamat sekitar pukul 12. 45 Wita dan korban pun diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Prof Dr WZ Yohanes, Kupang.

“Korban dalam keadaan selamat dan tadi hanya menderita luka dan cedera di kepala serta luka di lutut kiri dan kanan. Korban tadi sudah dibawa dengan mengunakan ambulance RSU Prof Dr WZ Yohanes Kupang guna mendapat perawatan medis,” tandasnya.

( tribunnews.com )

Di Bilang Rujuk :: Titiek Mengaku Sudah Sering Ketemu Prabowo

Bojonegoro Post ~ Calon presiden Prabowo Subianto berkeliling beberapa tempat di Solo, Jawa Tengah, pada hari Minggu (8/6). Uniknya dalam kegiatannya, dia juga ditemani mantan istri Titiek Soeharto dan anak semata wayangnya Didit Hadi Prasetyo.

Isu adanya kabar bakal rujuk antara Prabowo dan Titiek pun menyeruak. Hal itu bisa dilihat melalui banyak rangkaian acara.

Belakangan, keduanya memang kerap dikabarkan bakal kembali menjalin mahligai rumah tangga. Namun, di Solo sepertinya mempunyai cerita berbeda.

Saat di Solo, agenda pertama Prabowo yakni berziarah sekaligus memperingati Haul Presiden Soeharto di Astana Giribangun. Di sana tampak keberadaan Titiek yang memakai kerudung putih.

Usai berziarah, Prabowo langsung bersantap siang di Rumah Makan Soto Tugu di dalam Terminal Bus Mastesih. Nyatanya putri Soeharto itu masih tetap ikut dalam rombongan mantan suaminya.

Namun, sayangnya Didit ogah berkomentar apapun soal kehadirannya ini. Sementara Titiek tampak tersipu malu ketika ditanya soal hubungan keduanya ini. Dia menegaskan bahwa dirinya memang kerap bertemu mantan Danjen Kopassus tersebut.

"Kan sudah sering bertemu (Prabowo)," ujar Titiek sambil tersenyum di Solo.

Selain itu, ketika disindir lebih jauh apakah hubungan keduanya akan berakhir rujuk, Titiek lagi-lagi masih enggan mengungkapkannya. Tetapi, dia menyatakan bahwa ke depannya masih terbuka peluang bagi Prabowo.

"Liat nanti lah," pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

Hajriyanto: Akbar Meminta Pencapresan Ical Dievaluasi

Bojonegoro Post ~ Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan, partainya tidak akan menyikapi secara berlebihan manuver politik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung terkait pencalonan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai presiden. Akbar meminta pencapresan Ical dievaluasi.

"Menurut saya, Akbar bilang evaluasi, perlu disikapi wajar-wajar saja. Tidak perlu berlebihan, seolah-olah evaluasi itu instrumen untuk menyerang," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Menurut dia, sebagai partai tua, Golkar memiliki banyak tokoh politik yang memiliki pendapat yang berbeda, termasuk Akbar. Wakil Ketua MPR itu mengatakan, tak mungkin bagi Akbar menyatakan tidak siap jika ditanya kesiapannya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

"Tapi juga jangan jadi momok. Jangan jadi hantu di siang bolong, lalu alergi dengan kata evaluasi. Kata evaluasi jangan disikapi dengan dramatis," ucapnya.

Sebelumnya, Akbar mengaku kecewa dengan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif jika melihat hasil hitung cepat. Berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, suara Partai Golkar sekitar 15 persen. Target Golkar, yakni di atas 20 persen.

Dilansir Kompas.com pada Rabu (16/4/2014). Melihat hasil yang jauh dari target itu, Akbar pesimistis Golkar bisa mengusung capres dalam pemilu presiden mendatang. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden, seorang calon presiden harus diusung dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang mendapatkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

"Kalau kursi 20 persen baru bisa Golkar mencalonkan sendiri. Kalau tidak, kan opsinya koalisi dengan partai lain. Tapi masalahnya partai lain mau atau tidak bersama-sama mengusung Aburizal sebagai capres?" ucap Akbar.

Jika nantinya memang tidak ada partai koalisi yang mau bersama-sama mendukung Ical, Akbar mengatakan, partainya sudah mempunyai opsi lain. Partai berlambang pohon beringin itu ingin mengusung cawapres, berpasangan dengan capres dari partai koalisi.